KabarPendidikan.id Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mendorong agar isu seputar sistem kepemiluan dan kebijakan afirmasi perempuan menjadi bagian dari materi utama dalam Sekolah Politik Perempuan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia, saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) penyusunan modul Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat pada Rabu (1/10) di ruang rapat Opsroom DP3AKB, Kota Bandung.
FGD tersebut mempertemukan berbagai pihak seperti KPU dan Bawaslu Jabar, Bakesbangpol, Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, hingga akademisi. Tujuannya adalah menyusun strategi dan merumuskan panduan pembelajaran yang dapat meningkatkan peran serta perempuan di panggung politik.
Hedi menilai, kehadiran perspektif kelembagaan pemilu dalam penyusunan modul sangat penting agar program ini tidak sekadar membekali perempuan secara teoritis, tetapi juga memberi pemahaman mendalam tentang aturan, peluang, dan tantangan yang ada dalam sistem pemilu.
“Masukan dari KPU maupun Bawaslu sangat dibutuhkan agar modul ini relevan. Kita ingin memastikan afirmasi gender benar-benar diterapkan dalam regulasi dan tata kelola pemilu,” jelasnya.
DYL
