KabarPendidikan.id - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan ketidaktahuannya terkait masalah penahanan belasan ribu ijazah milik lulusan sekolah di Jakarta oleh pihak sekolah.
Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa
tidak pernah mengetahui kasus-kasus penahanan ijazah yang terjadi di
sekolah-sekolah terutama yang ada di DKI Jakarta.
”Saya tidak tau pasti terkait
kasus-kasus penahanan ijazah yang terjadi terutama di wilayah DKI Jakarta,
entah dari sekolah negeri atau swasta di daerah tersebut,” ucap Abdul Mu’ti
Sebelumnya,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung,
telah menyatakan bahwa ribuan ijazah lulusan
sekolah di DKI Jakarta masih tertahan oleh pihak sekolah.
Gubernur
DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi
telah meluncurkan sebuah program amnesti atau penebusan
ijazah bagi ribuan lulusan yang ijazahnya masih ditahan oleh sekolah.
Program ini ditujukan khusus untuk masyarakat yang berasal dari
keluarga dengan ekonomi rendah.
"Biasanya orang yang tidak
bisa menebus ijazah ini berasal dari golongan yang tidak mampu. Maka, untuk
itu, saya termasuk yang kemudian meminta Baznas untuk semuanya
diputihkan,"kata Pramono.
Inisiatif ini merupakan hasil kerja
sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Baznas Bazis DKI Jakarta.
Untuk fase pertama yang sedang berlangsung, Pemprov telah
mengalokasikan sekitar Rp 500 juta untuk mendukung proses penebusan
ijazah yang tertahan.
"Jadi kemarin baru periode pertama
itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 500 juta," ujar Pramono.
Pramono juga mendorong bahwa
penebusan diploma ini akan dilakukan terus menerus tanpa batas waktu untuk
segera diproses agar ijazah yang tertahan di sekolah dapat dikembalikan kepada
siswa yang telah lulus.
"Tapi saya minta ini tidak
berhenti sekali saja. Jadi apapun ijazah yang tertahan, apakah itu di lima
tahun, sepuluh tahun, atau bahkan yang dua tahun pun saya minta untuk
dibantu," ujar Pramono.
Sebanyak 117 lulusan telah menerima bantuan penebusan ijazah tahap pertama senilai Rp 596 juta. Bantuan diserahkan di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tahap kedua dijadwalkan pada Mei, menyasar lulusan yang terkendala biaya agar bisa segera bekerja atau melanjutkan pendidikan.
