KabarPendidikan.id - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah menyiapkan sejumlah program strategis untuk memperbaiki sistem pendidikan di wilayahnya. Program tersebut mencakup penetapan daya tampung sekolah yang lebih pasti, kerja sama dengan TNI/Polri untuk memperkuat pendidikan karakter siswa, serta penghentian sementara pemberian dana hibah kepada beberapa yayasan pendidikan.
Dedi menekankan pentingnya kepastian daya tampung saat
penerimaan peserta didik baru agar tidak ada keributan yang diakibatkan oleh masyarakat
saat penerimaan siswa SMA Sederajat berlangsung.
"Saya tidak ingin lagi ada kerusuhan saat penerimaan
siswa SMA atau MA. Dinas Pendidikan dan Kemenag (Kementerian Agama) harus
menetapkan daya tampung secara tegas," ujar dedi.
Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa sekolah swasta akan
menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan daya tampung yang disediakan oleh
Sekolah Negeri.
"Jika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi,
siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemerintah Provinsi akan
membantu membiayai siswa tersebut, asalkan lokasi sekolahnya jelas,"
ujarnya.
Beberapa pendekatan serupa diterapkan pada jenjang SD dan
SMP yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Selain itu,
Dedi Mulyadi menambahkan bahwa Pemprov Jabar tengah mempersiapkan program
pendidikan karakter bagi siswa bekerja sama dengan TNI dan Polri. Ia
menargetkan tahap awal program ini dapat dilaksanakan pada 2 Mei 2025 di
beberapa daerah.
Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelaksanaan program
pendidikan karakter tidak harus serentak di seluruh 27 kabupaten/kota.
"Kita mulai dari daerah-daerah yang siap dan dinilai
rawan, kemudian bertahap ke wilayah lainnya," ujarnya.
TNI sendiri telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak
khusus untuk mendukung pelaksanaan program ini. Peserta program akan dipilih
melalui kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua, dengan prioritas
diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam pembinaan atau
terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas serta perilaku kriminal.
Pembiayaan program pendidikan karakter ini akan dilakukan
secara gotong royong antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Dedi Mulyadi menegaskan, dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan, Pemprov
Jawa Barat memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran dana hibah kepada
yayasan pendidikan. Keputusan ini diambil karena distribusi dana dinilai belum
merata dan berisiko salah sasaran.
Saat ini, Pemprov Jawa Barat tengah melakukan verifikasi
terhadap penerima dana hibah melalui Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah
Kementerian Agama. Verifikasi ini dilakukan setelah ditemukan adanya yayasan
baru yang belum diverifikasi namun sudah menerima alokasi dana hibah hingga
miliaran rupiah.
Dedi Muladi mengungkapkan, pemerintah provinsi
menyediakan hibah pembangunan untuk madrasah dan tsanawiyah yang berada di
bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat. Akan tetapi dia
mensyaratkan lokasinya tidak bersebelahan dengan SD/SMP agar tidak terjadi
perebutan siswa.
"Pemprov siap membantu membangun madrasah yang
jumlah siswanya telah jelas. Saya tidak ingin terjadi penggunaan yang tidak
semestinya. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar," ujarnya.
