Kabarpendidikan.id Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melanjutkan bantuan subsidi kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada 2021. Koordinator Pusat P2G Satriwan Salim mengatakan kegiatan belajar jarak jauh secara daring masih tetap berlangsung meskipun pembelajaran tatap muka sudah dibuka tahun depan.
“Guru dan siswa butuh karena kita lihat sekolah ini tidak langsung membuka. Karena kuncinya ada di orang tua. Kalau sebagian orang tua enggak izinkan, berarti PJJ dong mereka," kata Satriwan dilansir dari laman CNN Indonesia, Rabu (2/12).
Diketahui, Kemendikbud memberikan bantuan kuota internet untuk siswa sebesar 35 GB/bulan. Lalu untuk guru sebesar 42 GB/bulan. Sementara bantuan kuota inernet untuk mahasiswa dan dosen diberikan lebih banyak yakni 50 GB/bulan. Subsidi kuota internet ini diberikan dari September hingga Desember disediakan dengan anggaran Rp7,2 Triliun.
Satriwan mengatakan subsidi kuota yang diberikan pemerintah selama empat bulan ini sangat membantu proses belajar jarak jauh. Terlebih, mayoritas sekolah melakukan pembelajaran daring. Ia pun meminta Kemendikbud belajar dari kendala teknis dalam penyaluran subsidi selama empat bulan ini apabila melanjutkan program kuota gratis.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021. Namun tak semua sekolah langsung melakukan pembelajaran tatap muka walaupun sudah diizinkan jika mengacu pada pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning.
Kemendikbud mencatat 80 persen sekolah di zona kuning dan 25 persen sekolah di zona hijau bahkan masih belajar dari rumah. Pembukaan sekolah sendiri baru boleh dilakukan jika memenuhi syarat, salah satunya mampu menerapkan protokol kesehatan.
Hanya ada 8,16 persen sekolah yang berkoordinasi dengan dinas pendidikan dalam penyiapan pembelajaran tatap muka dan sudah melakukan pemetaan warga sekolah yang memiliki penyakit komorbid.
Dari keseluruhan jumlah sekolah di Indonesia, baru 42,96 persen sekolah yang sudah melaporkan kesiapan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Padahal pembukaan sekolah ditargetkan sebulan lagi. (FHA)
