Sri Mulyani; Anggaran Pendidikan Tidak Berkurang

Kabarpendidikan.id Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19 dan dalam penanganannya membutuhkan gelontoran dana yang besar, dan ada kemungkinan terdapat pengurangan anggaran pada beberapa sektor akibat sebagian besar anggran belanja negara dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

 

Kendati demikian pada realitanya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, menegaskan tak akan mengurangi anggaran APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan.

 

Seperti yang dilansir dari Antara, komitmen pemerintah tersebut sejalan dengan keinginan Indonesia untuk dapat memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat bersaing seperti negara lain.

Pemerintah bertekad untuk memprioritaskan pendidikan dalam kondisi apapun.

 

Melalui pendidikan, kualitas SDM dapat ditingkatkan. Sri Mulyani menuturkan bahwa dengan cara itu diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena terbentuknya karakter yang inovatif, kreatif, hingga kompetitif dalam melihat suatu perubahan.

 

“Anggaran pendidikan harus 20 persen dari APBN, no matter what. Artinya mau kondisi APBN lagi kempes, lagi besar, ekonomi menghadapi Covid-19 itu tidak boleh dikompromikan,” kata Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (2/11/2020).

 

Berdasarkan keterangan Sri Mulyani, LPDP merupakan salah satu hasil dari pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

 

LPDP diberikan kepada lebih dari 20 ribu masyarakat Indonesia. Tahun ini, lanjut dia, penerima LPDP berjumlah 1.659 orang yang terdiri dari 785 orang laki-laki dan 877 orang perempuan.

 

Sri Mulyani merinci pengalokasian untuk Sumatera 249, orang, Jawa 1.041 orang, Kalimantan 55 orang, Nusa Tenggara dan Bali 132 orang, Sulawesi 132 orang, Papua 30 orang, serta Maluku 28 orang.

 

Pemerintah juga sedang mengalokasikan anggaran untuk penyandang disabilitas, Indonesia timur, hingga anak-anak dari keluarga pra sejahtera.

 

Sri Mulyani menegaskan pemerintah turut memprioritaskan anak yang berasal dari keluarga miskin untuk tetap bersekolah sebagai langkah untuk memutus rantai kemiskinan.

 

Tak hanya itu, ia memastikan pemerintah turut meningkatkan mutu dosen-dosen pendidik agar mahasiswa mendapatkan kualitas pendidikan yang diharapkan termasuk oleh industri.

 

Menurut Sri Mulyani, saat ini mahasiswa di Indonesia masih kurang mendapatkan kualitas pendidikan seperti yang diharapkan oleh industri sehingga ketika lulus tetap sulit mencari pekerjaan. (LBM)