KabarPendidikan.id - Pengawasan pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara memasuki fase yang signifikan ketika Dinas Pendidikan melakukan inspeksi langsung terhadap progres pekerjaan fisik tahun 2025 serta menyusun kebutuhan untuk program tahun 2026. Langkah ini ditempuh guna memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, baik dari segi mutu pekerjaan, ketepatan jadwal, maupun kesesuaian alokasi anggaran di setiap satuan pendidikan.
Monitoring ini dikomandoi oleh Plt. Kepala Dinas Pendidikan,
Raudha Arif Hanoeboen, bersama tim teknis. Mereka meninjau langsung penggunaan
Dana Alokasi Umum (DAU) 2025, khususnya pekerjaan fisik dalam Program
Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran yang menjadi fokus
utama tahun ini.
Selain memantau perkembangan pembangunan, tim juga melakukan
verifikasi rinci terhadap kondisi sarana dan prasarana untuk menentukan satuan
pendidikan yang memerlukan intervensi lanjutan pada tahun 2026. Total 16
sekolah dikunjungi, mencakup SD Inpres Watdek, SD Inpres Ohoijang, SD Negeri
Ngursit, SMP Kristen Ohoira, SMP Negeri 5 Danar, serta sejumlah sekolah lainnya
di wilayah Kei Kecil dan sekitarnya.
“Kami berkomitmen memastikan setiap pekerjaan terlaksana
sesuai jadwal, memenuhi standar kualitas, dan memberikan dampak nyata bagi
sekolah serta peserta didik,” tutur Raudha.
Selanjutnya, tim melakukan pengecekan dengan menyandingkan
laporan teknis dan kondisi lapangan demi memastikan tidak ada deviasi dalam
pelaksanaan proyek. Pemeriksaan mencakup beragam elemen fisik sekolah, seperti
ruang kelas, instalasi listrik, sanitasi, serta kesiapan fasilitas penunjang
digitalisasi pembelajaran.
“Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan intervensi
pemerintah tepat sasaran dan menyentuh sekolah yang benar-benar membutuhkan,”
ujar Raudha.
Selain menilai aspek fisik, tim juga menerima langsung
berbagai laporan kendala dari pihak sekolah, termasuk keterbatasan perangkat
pembelajaran digital serta kebutuhan sarana dasar yang belum terpenuhi. Seluruh
temuan tersebut kemudian dihimpun sebagai dasar penyusunan prioritas program
pendidikan tahun 2026.
Dinas Pendidikan Maluku Tenggara menegaskan bahwa hasil
monitoring akan dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran
yang lebih tepat sasaran, khususnya bagi sekolah dengan tingkat kebutuhan yang
mendesak. Evaluasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi merupakan
langkah konkret untuk memastikan pembangunan pendidikan menjawab persoalan
nyata di lapangan.
adp
