Wakil Ketua MPR : Beasiswa Pendidikan di Indonesia Harus di Perluas

Kabarpendidikan.id Pandemi Covid-19 tentunya telah menimbulkan kekhawatiran terhadap bebagai sektor penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kekhawatiran tersebut tentu dirasakan oleh seluruh elemen pemerintah dan masyarakat tak terkecuali bagi keberlangsungan aktivitas pendidikan. Masalah finansial yang kerap terjadi akibat dampak dari pandemi ini tentunya juga berakibat pada banyaknya keterhambat dalam pelaksanakan kegiatan di sekolah.

 

Syarief Hasan Wakil Ketua MPR dalam acara Temu Nasional di Pondok Pesantren Roudhotul Muta’allimin Cianjur Jawa Barat mengemukakan keinginannya agar anak-anak Indonesia mendapatkan prioritas pendidikan. Pendikan sendiri sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah sebab kewajiban tersebut tertuang dalam undang-undang bahwa setiap warga negara wajib memperoleh pendidikan.

 

“Ada banyak santri yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun terkendala dengan biaya, adapula yang sudah menempuh pendidikan tinggi namun tidak sampai tamat dengan masalah yang sama. Tentu sangat memperihatinkan, generasi muda yang sedang semangat untuk maju malah tersandung masalah” ujarnya (21/10).

 

Menurutnya, negara memang sudah banyak menyediakan berbagai program beasiswa pendidikan. Hanya saja melihat dari luasnya daerah di Indonesia, tentu masih belum menjangkau keseluruh masyarakat yang membutuhkan.

 

“Kendala terbesar banyak pada lembaga swasta, ini menjadi catatan bagi pemerintah agar menyelesaikan permasalahan ini segera memperhatikan kondisi lembaga pendidikan swasta dan terus disempurnakan agar program beasiswa bisa diberikan sesuai dan tepat sasaran” kata Syarief.

 

Syarief pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat membantu generasi muda bangsa agar potensi yang dimiliki tidak terhalang oleh kemiskinan. Sebagai aset negara dimasa depan tentunya harus saling bahu membahu agar mendapat hasil yang maksimal dan menjadi agen perubahan bagi Indonesia kelak. Sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya ia sebagai pimpinan MPR terus berupaya mendorong pemerintah agar dapat menyikapi hal ini dengan sungguh-sungguh. (HLM)