Bupati Bekasi Minta Perangkat Daerah Prioritaskan Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan

KabarPendidikan.id - Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja pembangunan dengan berfokus pada perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan mutu pendidikan, serta pemerataan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

 

Arahan tersebut disampaikan ketika memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung di Ruang KH R. Ma'mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat.

 

Dalam rapat tersebut, Bupati Asep didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin beserta jajaran asisten daerah.

 

Asep menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda prioritas yang harus segera ditangani. Hal ini menyusul banyaknya laporan masyarakat mengenai kerusakan jalan kabupaten.

 

Menindaklanjuti hal tersebut, ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi bersama perangkat daerah terkait untuk berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa guna melakukan pendataan kondisi jalan secara komprehensif.

 

Data yang dihimpun harus memuat panjang ruas jalan berdasarkan kondisinya, mulai dari kategori baik, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Hasil pendataan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas perbaikan secara tepat.

 

"Saya ingin mengetahui berapa kilometer jalan yang kondisinya baik, rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Hal ini harus dikoordinasikan antara camat dan dinas terkait," kata Asep seusai memimpin Rapim.

 

Tidak hanya infrastruktur, Asep turut menyoroti pentingnya sektor kesehatan. Ia berharap seluruh warga Kabupaten Bekasi memperoleh perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan agar dapat mengakses fasilitas dan pelayanan kesehatan secara lebih mudah.

 

Guna mewujudkan target tersebut, ia meminta sejumlah perangkat daerah memperbarui sekaligus menyelaraskan data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemutakhiran ini mencakup data warga yang telah meninggal dunia, berpindah tempat tinggal, hingga kelompok pekerja yang belum memperoleh jaminan kesehatan.

 

Upaya koordinasi ini melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.

 

Menurut Asep, penyelarasan data menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan diberikan kepada masyarakat yang tepat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah.

 

"Saya ingin besok seluruh masyarakat sudah terlindungi BPJS untuk urusan kesehatan. Saya akan menandatangani kerja sama dengan BPJS," jelasnya.

 

Pada sektor pendidikan, Asep juga menginstruksikan agar pendataan kondisi seluruh sekolah di Kabupaten Bekasi dilakukan secara menyeluruh. Langkah ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sehingga program peningkatan kualitas pendidikan dapat disusun dengan lebih terencana.

 

Sementara itu, terkait pelayanan perizinan, Asep mendorong penguatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis, terutama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

 

Ia menekankan bahwa pelayanan perizinan perlu terus disederhanakan agar prosesnya berlangsung lebih mudah dan cepat, termasuk dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

 

"Saya ingin koordinasi antara PTSP dan dinas terkait, khususnya Cipta Karya, kembali diperkuat agar proses perizinan dapat berlangsung lebih cepat," tegasnya.

 

Melalui pelaksanaan Rapim tersebut, Asep berharap seluruh perangkat daerah mampu menetapkan program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta memastikan setiap agenda pembangunan terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif bagi warga Kabupaten Bekasi.