KabarPendidikan.id - Muhadjir
Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengatakan bahwa
tidak ada harapan Indonesia akan maju kalau dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB) masih terjadi kecurangan.
“Intinya
jangan berharap Indonesia akan maju kalau kecurangan seperti itu masih terjadi
dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, saya akan ikut andil dalam memberantas
hal tersebut,” ujar Muhadjir.
Dalam
hal ini, kecurangan yang terjadi pada saat PPDB adalah jual beli bangku di
sekolah. Muhadjir tidak akan membiarkan hal tersebut menjadi kebiasaan dalam
PPDB dan akan memberantas kebiasaan kotor tersebut.
“Saya
bukannya tidak tahu kalau ada jual beli bangku di sekolah. Para pejabat
menitipkan anak-anaknya, padahal pendaftaran sudah ditutup tapi malah ada
pembukaan kelas baru lagi. Hal seperti itu harus kita ubah,” tutur Muhadjir.
Di
pihak lain, Ombudsman RI (ORI) menemukan kecurangan pada PPDB 2019 dengan jual
beli bangku sekolah. Aksi curang itu terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ahmad
Suaedy selaku anggota ORI tidak melaporkan sekolah yang diduga melakukan
kecurangan tersebut. Ia hanya memberi peringatan kepada sekolah yang
bersangkutan untuk mengembalikan uang dari hasil kecurangan tersebut.
“Kita
mengambil tindakan hanya untuk diselesaikan. Kalau ada kecurangan seperti main
uang, kami sebisa mungkin akan ditangani untuk dikembalikan,” ujar Ahmad Suaedy.
Sedangkan
Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah mengutarakan akan selalu menjaga
kualitas layanan PPDB, khususnya untuk SMA dan SMK negeri yang dilakukan secara
online.
“Tahun
lalu alhamdulillah layanan PPDB online berjalan dengan baik.
Walaupun demikian, penyempurnaan juga terus dilakukan supaya makin membaik dari
tahun ke tahun,” tutur Ganjar Pranowo.
Terbukti
melalui layanan online ini lebih memudahkan serta meyakinkan calon
peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran dengan jaminan proses PPDB
berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
“Saya yakin,
Jateng akan terus memberikan layanan PPDB online dengan sebaik-baiknya
tetapi masyarakat pun harus mendukung keberhasilan penyelenggara PPDB sebagai
bentuk partisipasi untuk kemajuan pendidikan di Jawa Tengah,” tutup Ganjar.
(Adelia Putri/SAN)
