Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Rabu, 09 Juni 2021 | 16:29 WIB Last Updated 2021-06-16T02:39:46Z

 

Karya Resti Sintya Sari

Mahasiswa D3 Perpajakan FEB Uhamka

Pada tahun 2021, Kemendikbud akan melanjutkan transformasi pendidikan dan pemajuan kebudayaan. Mendikbud menjelaskan, “strategi transformasi yang begitu besar dan kerja yang tak kenal henti mungkin disalahartikan sebagai tidak fokusnya upaya transformasi. Namun, jika dipahami lebih dalam, semua yang dikerjakan Kemendikbud menyasar pada pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada delapan prioritas. Salah satunya adalah pembiayaan pendidikan diantaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP). Kebijakan pemerintah ini sudah tepat, tapi perlu usaha yang lebih optimal untuk memastikan bahwa pembiayaan pendidikan berupa Kartu Indonesia Pintar ini tepat sasaran. Jangan sampai penerima pembiayaan ini adalah orang yang mampu untuk membayar biaya pendidikan nya sedangkan orang yang tidak mempunyai biaya malah terhambat pendidikan nya.

 

Selain itu, pendidikan di Indonesia kalah dengan negara-negara lain. Di jepang sendiri, pemerintahnya lebih menekan kepada pendidikan karakter siswa nya bukan berfokus pada nilai. Namun, kebijakan pendidikan Indonesia lebih mementingkan kurikulum nilai. Para pelajar atau mahasiswa lebih takut mendapatkan nilai jelek dan tinggal kelas sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nilai yang bagus. Contohnya, menyontek, membuat jimat, dsb.

 

Kebijakan ini membuat karakter para penerus bangsa memburuk. Padahal karaktek inilah yang sangat penting dari pada nilai yang tertulis di kertas putih. Selain itu, skill atau kemampuan yang masih rendah. Sehingga terbentuknya pengangguran baru. Hal ini disebabkan oleh penanaman karakter dan kemampuan yang masih rendah. Bisa juga dikatakan, pengangguran ini adalah akibat dari kebijakan pendidikan Indonesia yang kurang tepat.

 

Apalagi adanya pandemi Covid-19 mempengarui kebijakan pendidikan di Indonesia. Kemendikbud melaksanakan program pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya, hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, program ini membawa kemajuan bagi teknologi di Indonesia karena para pelajar dan mahasiswa serta para pendidik harus menggunakan media pembelajaran, seperti zoom. Sedangkan dampak negatifnya yaitu pelajaran yang sulit dipahami dan ketika ujian malah mempermudah para pelajar dan mahasiswa untuk berlaku curang seperti menyontek atau menyalin jawaban dari google. Di sisi lain juga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung atau tatap muka.

 

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dan kemedikkbud merobak kebijakan di Indonesia. Walaupun pemerintah dan kemendikbud sudah melaksanakan program untuk pemahaman dan peningkatan skill atau kemampuan melalui pelatihan-pelatihan tapi belum sepenuhnya maksimal. Hal yang perlu ditekankan lagi pada kebijakan pendidikan di Indonesia adalah penanaman nilai-nilai karakter. Indonesia harusnya berkaca dan belajar dari negara-negara lain yang pendidikan nya maju seperti negara jepang. Tidak hanya pemerintah dan kemendikbud saja yang harus berusaha untuk memajukan pendidikan Indonesia. Tapi juga diperlukan komponen seluruh masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa untuk bisa menanamkan pendidikan karakter dalam dirinya bahwa itulah yang paling penting. Dengan demikian, pendidikan Indonesia akan mengalami kemajuan. 



Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Trending Now

Iklan

iklan