Kabarpendidikan.id Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tengah merancang Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035. Di mana kebijakan tersebut diharapkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang (UU) yang ada saat ini.
Melalui Sekretaris Dikdasmen PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman Pemerintah diminta agar semua perencanaan Peta Jalan harus beriringan dengan UU terdahulu dan tidak tumpang tindih.
“Semua ini harus selaras dengan UU Sisdiknas dan peraturan lainnya agar tidak ada tabrakan, contoh UU Sisdiknas mengamanatkan masih adanya UN, namun pada peta jalan UN diganti,” terang dia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI secara virtual, Selasa (12/1).
Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2025 merupakan gagasan dari Mendikbud Nadiem Makarim agar peserta didik mampu terbentuk menjadi Pelajar Pancasila. Program Merdeka Belajar adalah instrumen yang digunakan untuk tujuan itu.
Pelajar Pancasila sendiri menurut Nadiem adalah pelajar yang memiliki enam ciri yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri.
Meski menyambut baik, Alpha meminta agar Pemerintah juga memperhatikan kepastian hukum agar Peta Jalan tidak malah menimbulkan konflik pada saat berjalan.
Alpha juga meminta agar Peta Jalan dibentuk secara makro, dan kebijakan detil dikelompokkan ke dalam rencana strategis (renstra) pendidikan. Pendidikan ke depan menurutnya juga harus berjalan secara holistik antara agama, moral, budaya, kemampuan otak, karakter dan keterampilan.
Oleh karenanya, perlu adanya keselarasan dan ada kepastian hukum agar ke depan tidak ada potensi konflik agar Peta Jalan Pendidikan Nasional bisa berjalan dengan baik. Peta jalan ini pun diminta agar bersifat makro, ia menilai bahwa kebijakan ini bersifat super teknis yang menurutnya bisa dimasukkan ke dalam rencana strategis (renstra) pendidikan.
Lalu, pihaknya juga memberikan masukan agar pendidikan agama, moral dan pembentukan karakter berbudaya harus dalam holistik integratif di suatu ekosistem pendidikan. Artinya, pembelajaran tidak hanya dalam bentuk kognitif (kemampuan otak), tapi juga afektif (karakter) dan motorik (keterampilan).
“Kami berharap nilai-nilai luhur keagamaan itu benar-benar tercermin dalam bentuk living values, nilai yang hidup dan berkembang dalam ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi tidak parsial (terpisah-pisah), tapi terintegerasi secara holistik,” tutur dia.
Dia juga menekankan agar dalam peta jalan pendidikan ini ada bagaimana untuk menjalani kehidupan antar umat beragama, terutama di sekolah perlu dibiasakan untuk mencari persamaan-persamaan untuk memelihara kondisi kebangsaan yang kondusif.
“Semangat persamaan ini untuk mencari titik-titik persamaan. Ini perlu didorong dan ditanamkan di ekosistem sekolah,” pungkasnya. (FHA)
