Kabarpendidikan.id Dewan Pakar Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Rakhmat Hidayat, dalam evaluasi terkait sistem pendidikan nasional untuk 2020 ini menyatakan bahwa tata kelola pendidikan pada tahun ini menurutnya terkesan berlangsung sporadis.
“Karena tidak dilakukan secara tersistematis, terencana dan melibatkan konsolidasi internal Kemdikbud sendiri,” kata Rakhmat dalam diskusi Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020, Ahad, 27 Desember 2020.
Semisal menurut Rakhmat terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang mendapat kritikan dari berbagai kalangan, seperti NU dan Muhammadiyah. Kemudian misinformasi terkait penghapusan mata pelajaran sejarah, juga wacana perubahan kurikulum yang belakangan disebut penyederhanaan. Rakhmat juga menjelaskan, sepanjang tahun ini, informasi mengenai kebijakan-kebijakan Kemendikbud banyak yang simpang siur.
Ketiga hal tersebut, menurut Rakhmat, bukan semata-mata soal bocor informasi yang masih berupa konsep dan rencana.
“Tetapi menunjukkan tata kelola yang buruk dan menggambarkan Mas Menteri yang harus kita berikan nilai sangat buruk,” kata Rakhmat.
Kata Rakhmat, tim inti menteri terasa begitu dominan dalam pengambilan keputusan, yang bahkan menurut Rakhmat, kebijakan yang diambil Menteri Nadiem Makarim tidak melibatkan bagian struktural kementerian.
“Ini tidak sehat. Harusnya DPR bisa menegur bahwa proses kerja seperti ini enggak sehat dalam organisasi dan birokrasi kementerian di mana mereka punya tupoksi masing-masing,” ujarnya.
