KabarPendidikan.id - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memberlakukan program pendidikan menengah murah dan gratis bagi peserta didik di tingkat SMA, SMK, dan SLB. Langkah tersebut merupakan upaya untuk mengurangi angka putus sekolah serta memastikan seluruh anak di NTT memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
Kepala Ombudsman NTT, Darius Beda Daton, menjelaskan bahwa
kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat
terkait tingginya biaya sekolah. Ia menilai, kondisi tersebut kerap menjadi
kendala bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang tidak dapat
mengikuti ujian atau menerima ijazah karena belum melunasi biaya sekolah.
Kondisi tersebut dinilai menjadi penghambat dalam upaya pemerataan akses
pendidikan bagi anak-anak di NTT.
“Pemerintah daerah telah merespons dengan cepat melalui
penetapan peraturan gubernur terkait pendanaan pendidikan menengah,” ujarnya.
Darius menambahkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam
mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan sosial.
Ombudsman NTT turut mendorong agar siswa dari keluarga
kurang mampu dibebaskan dari seluruh jenis pungutan sekolah.
“Kebijakan ini perlu dijalankan dengan keberpihakan nyata
kepada masyarakat kecil, supaya manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak orang,”
ungkap Darius.
Darius turut mengimbau agar sekolah mematuhi peraturan
gubernur dan tidak melakukan pungutan tambahan di luar ketentuan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat berujung pada
sanksi administratif, termasuk pemberhentian bagi kepala sekolah yang terbukti
melanggar.
Ia menyampaikan harapannya agar program pendidikan gratis
ini dapat meningkatkan minat belajar anak-anak dan mengurangi jumlah siswa yang
berhenti sekolah di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur.
“Kami berharap anak-anak di NTT dapat meraih masa depan
lebih baik melalui pemerataan akses pendidikan,” ujarnya.
adp
