PJJ Melahirkan Ketimpangan Kualitas Pendidikan

Selasa, 29 Desember 2020 | 16:59 WIB Last Updated 2020-12-30T17:02:08Z


Kabarpendidikan.id
 Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dirasa menjadi alternatif usai pemerintah meniadakan kegiatan belajar mengajar (KBM) secara langsung di sekolah akibat dampak dari pandemi virus Covid-19. Hal itu pun menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan nasional.

 

Namun, menurut Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI Anggi Afriansyah, dirinya menilai bahwa PJJ berdampak pada semakin melebarnya ketimpangan pendidikan.

 

’’PJJ ini membuka ketimpangan pendidikan di negeri ini. Jadi, kalau ada transformasi, transformasinya terpaksa dan cenderung menguntungkan mereka yang punya kapital dalam konteks infrastruktur pendidikan yang layak dan digital, juga sumber daya manusia atau guru yang berkualitas,’’ ujarnya dalam webinar Refleksi Akhir Tahun 2020 Bidang Pendidikan, Minggu (27/12).

 

Menurut Afriansyah potensi untuk tertinggalnya penyerapan nilai pembelajaran oleh siswa dengan adanya PJJ yang hanya mengandalkan teknologi digital akan semakin meningkat di berbagai lapisan, terutama menurutnya ketimpangan ini begitu terasa di daerah.

 

Oleh karenanya Afriansyah mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus fokus menggerus disparitas tersebut dengan berbagai kebijakan struktural yang harus lebih berpihak pada mereka yang tidak punya akses, baik itu yang ada di wilayah 3T ataupun kelompok miskin perkotaan.

 

‘’Jangan sampai mereka beneran merdeka belajar, ya artinya tidak belajar gitu atau ada yang di perkotaan. Ada salah satu orang tua itu pernah bilang gering gara-gara daring, jadi sakit gara-gara memikirkan belajar anaknya dan dia juga memikirkan pekerjaannya,’’ terang dia.

 

Maka dari itu kata Afriansyah pemerintah perlu merangkul berbagai pihak di bidang pendidikan untuk melakukan dialognya. Diharapkan, 10 bulan ini telah membuat pemerintah telah memiliki peta-peta mana daerah yang pelajarnya semakin tertinggal tersebut.

 

’’Jadi tidak hanya peta umum. Pemerintah punya mesin birokrasi di daerah, saya yakin harusnya sudah tahu soalnya daerah mana sebetulnya yang sudah siap tatap muka dengan syarat yang ketat tentunya, daerah mana yang lanjut PJJ-nya, daerah mana yang tidak punya akses gitu,’’ tegas Anggi.

Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • PJJ Melahirkan Ketimpangan Kualitas Pendidikan

Trending Now

Iklan

iklan